Penting Untuk Pantau Kejiwaan Peserta PPDS, Kemenkes Akan Skrining Tiap Enam Bulan

Bagikan

Foto: Inilah.com/ Syahidan

Penting untuk melaksanakan tes psikologis selama proses rekrutmen, untuk memahami kondisi mental peserta, sehingga mereka dapat menjalani pendidikan dengan baik dan siap melayani masyarakat secara optimal di masa depan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa salah satu langkah untuk meningkatkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah dengan melakukan pemeriksaan mental setiap enam bulan bagi para peserta, memastikan bahwa kesehatan psikologis mereka dapat dipantau secara berkala.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta pada Senin (21/4/2025), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa berbagai insiden yang berkaitan dengan PPDS terus menerus sangat membahayakan dan berdampak pada tidak hanya para pelajar, tetapi juga masyarakat luas. Oleh sebab itu, mereka sedang berusaha untuk melakukan berbagai perbaikan dengan serius, terencana, dan nyata.

Budi melanjutkan bahwa dibutuhkan forum yang diadakan secara rutin di mana mereka dapat berinteraksi dengan peserta untuk memeriksa kesehatan mental dan fisik mereka. Dia juga meminta para direktur utama rumah sakit pendidikan untuk secara teratur bertemu langsung dengan peserta dan menilai kondisi mereka, serta melakukan tindakan segera jika ada risiko atau masalah yang teridentifikasi.

"Saya juga akan menyediakan waktu saya untuk bertemu dengan mereka agar kesejahteraan, kesehatan fisik dan mental mereka, dapat kami awasi. Jika terdapat masalah, kami dapat segera memecahkannya," tegas Budi.

Dia juga menambahkan bahwa penting untuk melaksanakan tes psikologis selama proses rekrutmen, untuk memahami kondisi mental peserta, sehingga mereka dapat menjalani pendidikan dengan baik dan siap melayani masyarakat secara optimal di masa depan.

"Saya juga minta yang kedua, agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi referensi-referensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini," dia menuturkan.

Pihaknya juga ingin memastikan afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis, karena sudah hampir 80 tahun distribusi dokter spesialis di Indonesia selalu bermasalah.

Selain itu, katanya, pendidikan harus diberikan oleh konsulen dan bukan oleh peserta senior, agar kualitas pendidikan yang diberikan betul-betul baik. Maka dari itu, katanya, pihaknya akan menetapkan log book digital guna pemantauan, seperti yang dilakukan negara-negara lain.

Terkait dengan pelayanan di rumah sakit, dia juga meminta agar disiplin jam kerja bagi para peserta didik ini diterapkan di seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan yang melakukan pendidikan dokter spesialis, karena banyak yang melaporkan bahwa para peserta dipaksa bekerja di luar jam biasa sebagai latihan mental.

"Menurut saya terlalu berlebihan," katanya.

Karena beban yang kerja yang sangat tinggi, katanya, kalau dilakukan terus-menerus akan sangat menekan kondisi psikologis peserta didik. Jika mereka harus bekerja overtime satu hari, dia melanjutkan, hari berikutnya harus libur.

"Untuk pelayanan yang saya juga minta dilakukan di seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan adalah jaminan keamanan dan pengawasan bagi peserta didik. Saya sering sekali mendengar bahwa para peserta didik ini disuruh-suruh melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak ada hubungan dengan mereka, atau bukan merupakan tugas mereka," katanya.

Pengawasan ini adalah untuk mencegah para peserta agar tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, dan hanya mengerjakan yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang yang sedang belajar menjadi dokter dengan kompetensi lebih tinggi.

Kemudian, pihaknya juga bakal menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) bagi para peserta agar dapat bekerja sebagai dokter umum, agar mereka bisa mendapatkan pendapatan selama belajar. Hal tersebut, kata Menkes, karena para peserta tidak punya penghasilan selama mengikuti pendidikan, sementara mereka punya keluarga untuk dinafkahi, sehingga beban finansialnya besar sekali.

"Saya harapkan bahwa langkah-langkah konkrit ini bisa kita lakukan cepat dan terus kita monitor pelaksanaannya agar itu tadi, masalah yang serius, sistematis di pendidikan, program pendidikan dokter spesialis ini bisa kita atasi bersama-sama," kata Budi.

#Kejiwaan #Peserta #PPDS #Kemenkes #skrining #kesehatan #IDI

21 April 2025

Bandang di Lampung, 3 Orang Meninggal, BPBD Minta Masyarakat Waspada

29 April 2025

Polisi Dalami Indikasi Praktik Mafia Tanah di Kasus Mbah Tupon

29 April 2025

Drama Berderai Air Mata Bacakan Pledoi, Hakim Mangapul Tagih Janji Jaksa Kejagung

13 Mei 2025

MA Tolak PK Mantan Menkominfo Johnny Plate Pada Kasus Korupsi BTS

28 April 2025

Komisi IX DPR dan Kemenkes Akan Bahas Dokter PPDS Cabul RSHS Hari Ini

21 April 2025

TNI-Polri Temukan dan Bakar Lokasi Judi Sabung Ayam di Gowa