Bahlil Lapor Prabowo Soal Izin Tambang Mangkrak, Pemerintah Mulai Evaluasi IUP Bermasalah

Bagikan

Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait evaluasi izin tambang. (Foto: Dok. BPMI Sekretariat Presiden)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan evaluasi izin tambang bermasalah kepada Presiden Prabowo. Pemerintah mulai menertibkan IUP yang mangkrak dan melanggar aturan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan penataan izin usaha pertambangan (IUP) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satu fokus utama pembahasan adalah evaluasi izin tambang yang dinilai bermasalah dan tidak dijalankan meski telah mengantongi izin resmi.

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penertiban terhadap sejumlah perusahaan tambang yang memiliki izin lengkap secara administratif, namun aktivitas produksinya tidak berjalan sesuai ketentuan. Evaluasi tersebut terutama menyasar kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hingga wilayah cagar alam.

Dalam pertemuan itu, Bahlil juga melaporkan kondisi pasokan energi nasional mulai dari BBM, LPG, hingga minyak mentah. Ia memastikan stok energi nasional masih berada di atas batas minimum pemerintah sehingga dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penataan izin tambang disebut menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah ingin memastikan izin pertambangan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan tidak hanya menjadi aset administrasi perusahaan semata.

Bahlil menegaskan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola sektor pertambangan nasional. Menurutnya, pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha pertambangan yang dinilai tidak jelas atau melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan.

Selain itu, pemerintah juga mulai memperketat penerbitan izin tambang baru agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik pemanfaatan lahan. Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari reformasi sektor energi dan sumber daya mineral yang tengah dijalankan pemerintah.

Kebijakan evaluasi tambang ini ramai menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan, tata kelola sumber daya alam, hingga potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan. Pemerintah berharap penataan IUP dapat membuat aktivitas tambang lebih transparan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal.

#BahlilLahadalia #Prabowo #Tambang #IUP #ESDM #Pertambangan #Energi #Pemerintah #Indonesia #BeritaNa

03 Juni 2026

Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Nanik S. Deyang Ditunjuk sebagai Pengganti

21 Mei 2025

Segini Gaji Bupati per Bulan, Terima Fasilitas Mewah

21 Juni 2026

Tekanan Fiskal Meningkat, Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

06 September 2026

Prabowo Bertemu Putin di Vladivostok, Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Rusia

16 September 2025

KPU Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres, Transparansi Pemilu Dipertanyakan

16 April 2026

Devisa Pariwisata Indonesia Lampaui Target, Kinerja Positif di Tengah Tantangan Industri Wisata