Tahan Ijazah Pekerja, PKB Dorong Kemenaker Cabut Izin Usaha UD Sentosa Seal

Bagikan

Foto: ANTARA/ Faizal Falakki

Dalam proses mediasi, dia menyatakan bahwa ijazah beberapa mantan karyawan yang diduga ditahan tetap tidak dikembalikan oleh perusahaan.

Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menyatakan keprihatinan mengenai kondisi karyawan UD Sentosa Seal, yang dimiliki oleh pengusaha Jan Hwa Diana di Surabaya, Jawa Timur, yang pernah dikunjungi secara tiba-tiba oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang lebih akrab disapa Noel.

"Ini adalah hal yang harus ditegaskan lagi. Sebab, jelas jika kita berbicara mengenai upah pekerja di bawah UMR, lalu ada penahanan ijazah, bahkan juga pemotongan gaji saat ibadah, khususnya setelah salat Jumat, ini merupakan pelanggaran yang sangat serius. Khususnya terkait dengan hak-hak pekerja," kata Arzeti kepada inilah.com di Jakarta, pada hari Jumat tanggal 18 April 2025.

Menurut politisi berpenampilan menawan ini, Kementerian Ketenagakerjaan harus segera mengambil langkah tegas terkait isu ini. Jangan sampai setelah inspeksi ini, masalahnya berhenti, melainkan perlu dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih kuat. Contohnya dengan memberikan sanksi administratif.

"Bisa jadi, jika diizinkan, pelanggarannya lebih jauh dari sekadar menahan hak-hak pekerja yang sudah sangat serius pelanggarannya. Oleh karena itu, diperlukan juga kemungkinan pencabutan izin usaha," tambahnya.

Untuk itu, dia berharap agar Kemenaker bisa benar-benar melindungi tenaga kerja dan serius dalam menindak para pengusaha yang melanggar aturan.

Sebelumnya, Wamenaker Noel mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama dia merasa sangat tersakiti karena tidak dihargai oleh Jan Hwa Diana sebagai pemilik UD Sentosa Seal. Insiden ini terjadi ketika dia mencoba memediasi masalah penahanan ijazah buruh oleh pengusaha itu di UD Sentosa Seal, Surabaya, Jawa Timur.

“Situasinya sama dengan yang dialami Wakil Walikota Surabaya, Armuji, saya tidak dianggap. Banyak hal yang aneh. Padahal ini adalah isu yang sepele. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan hubungan industri,” ungkap Wamenaker Noel usai mediasi pada Kamis, 17 April 2025.

Dalam proses mediasi, dia menyatakan bahwa ijazah beberapa mantan karyawan yang diduga ditahan tetap tidak dikembalikan oleh perusahaan. Setelah mediasi dan tidak ada kesepakatan yang tercapai, Noel memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada pihak berwenang.

Ia mendukung penuh langkah eks karyawan yang berencana melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. “Ada aturan yang harus ditegakkan. Jika memang ada 31 ijazah yang ditahan seperti yang disebut Pak Wakil Wali Kota, maka harus diproses secara hukum. Perusahaan tidak boleh menahan ijazah, itu melanggar,” ujarnya.

Ia menilai, sikap pengusaha dalam mediasi terkesan menghindar dan tidak kooperatif saat ditanya soal penahanan ijazah. Pimpinan perusahaan berkelit dan tidak mengakui tuduhan tersebut.

Ia menegaskan, apabila terdapat tunggakan atau utang yang dimiliki para mantan karyawan, pihaknya bersama sejumlah pejabat lain siap membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kalau buruhnya berutang, saya siap bayar. Ada anggota dewan, Pak Wakil Wali Kota, bahkan Kapolres juga siap membantu. Tapi tetap tidak ada penyelesaian. Saya tidak tahu ada apa,” tambahnya.

Ia menekankan, penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat ditoleransi. Mantan aktivis 1998 ini, menyatakan, negara tidak boleh membiarkan praktik semacam itu terus berlangsung.

Menurut dia, upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah dan kementerian merupakan bukti bahwa negara hadir melindungi hak pekerja. “Di era pemerintahan Presiden Prabowo, tidak boleh ada praktik yang menyakiti hati rakyat. Negara harus hadir,” tuturnya.

#Pekerja #PKB #Kemenaker #Usaha #UD #SentosaSeal

18 April 2025

Satu Mobil Polisi Terbakar di Jalan Pondok Ranggon, Ini Penyebabnya

28 April 2025

Seorang Pesepeda Tewas, Dishub DKI Akan Tertibkan Ojol hingga Taksi yang Mangkal di Jalur Sepeda

21 April 2025

Terlibat Kasus Korupsi Timah Eks Dirjen ESDM Dituntut 8 Tahun Penjara

21 April 2025

Polisi Ungkap Motif Mutilasi Wanita di Serang, Pelaku Kesal Dipaksa Nikahi,

22 Mei 2025

Geledah Rumah Tersangka Korupsi Sritex, Kejaksaan Sita 15 Barang Bukti

26 Mei 2025

Diduga Intimidasi Mahasiswa UII, TNI: Bukan Kami, Waspada Upaya Penggiringan Opini