Diduga Intimidasi Mahasiswa UII, TNI: Bukan Kami, Waspada Upaya Penggiringan Opini

Bagikan

Foto: Antara/Ho-Puspen Mabes TNI

Menurut Kristomei, TNI sangat mendukung prinsip kebebasan berpendapat di muka umum serta terbuka akan kritik dari masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan bahwa instansinya tidak pernah terlibat dalam intimidasi terhadap individu yang menggunakan hak untuk mengungkapkan pendapatnya.

Pernyataan ini berkaitan dengan dugaan adanya ancaman terhadap seseorang setelah ia mengemukakan tulisan atau pandangan mengenai partisipasi TNI dalam posisi sipil di salah satu media di Indonesia.

"TNI tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitutionalnya dalam menyampaikan pendapat," ujar Kristomei dalam keterangan resmi dari Mabes TNI pada hari Senin (26/5/2025).

Kristomei menambahkan bahwa TNI sangat mendukung prinsip kebebasan berekspresi di ruang publik dan terbuka menerima kritik dari masyarakat.

"Setiap individu berhak untuk menyatakan aspirasi, pendapat, dan kritik secara terbuka dan dengan bertanggung jawab," jelas Kristomei.

Ia berpendapat bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian esensial dari prinsip demokrasi yang harus dijunjung oleh TNI. Oleh karena itu, hak setiap warga untuk memberikan pendapat seharusnya dilindungi oleh pemerintah, termasuk oleh TNI.

Kristomei sendiri tidak membenarkan tindakan intimidatif terhadap seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapatnya.

Menurut dia, pihak yang mengintimidasi seseorang karena menggunakan hak kebebasan berpendapatnya harus ditindak secara hukum.

Kristomei juga tidak membenarkan beberapa pihak yang terkesan menyudutkan instansinya karena dianggap terlibat dalam aksi intimidasi tersebut.

"TNI mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya provokasi dan penggiringan opini yang menyesatkan," kata Kristomei.

"Kami menolak keras segala bentuk tuduhan yang diarahkan kepada TNI tanpa bukti, data, fakta yang kredibel dan sah," tambah dia.

Sebelumnya, keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta mengungkap dugaan intimidasi kepada sejumlah mahasiswa kampus tersebut yang melayangkan gugatan terhadap UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII, M. Rayyan Syahbana, dijelaskan kronologi peristiwa termasuk bentuk dugaan intimidasi oleh aparat.

Rayyan berujar, beberapa mahasiswa FH UII pada tanggal 9 Mei 2025 melakukan uji formil terkait UU TNI ke MK. Dasar mereka dikarenakan terdapat indikasi kuat pelanggaran prosedural dalam proses pembentukan UU TNI, yakni ketiadaan partisipasi masyarakat yang melanggar asas keterbukaan di Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Hal lain, mahasiswa penggugat menyebut ada kejanggalan dalam Naskah Akademik yang digunakan dalam penyusunan rancangan revisi UU itu.

Setelah persidangan pertama, MK memberikan waktu 14 hari kepada para pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan dan menyerahkannya pada tanggal 22 Mei 2025.

Namun, pada tanggal 20 Mei 2025 tepat dua hari sebelum sidang kedua, mahasiswa FH UII bernama Abdur Rahman Aufklarung yang merupakan salah satu pemohon dalam perkara tersebut, diminta data pribadinya oleh orang yang mengaku berasal dari Mahkamah Konstitusi.

#Intimidasi #Mahasiswa #UII #TNI #Opini #pemerintah

26 Mei 2025

KPK Periksa GM Hyundai Herry Jung terkait Proyek PLTU di Cirebon

31 Mei 2025

Ungkap Korupsi Asta Cita Prabowo, Usut Dugaan Andil Nadiem di Kasus Korupsi Laptop Rp9,98 Triliun

30 April 2025

Tak Sampai 1 Tahun Di Bui, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Sudah Menghirup Udara Bebas

26 Mei 2025

Pembacokan Jaksa Cederai Institusi Hukum, Harus Ditindak Tegas

21 April 2025

TNI-Polri Temukan dan Bakar Lokasi Judi Sabung Ayam di Gowa

12 Mei 2025

Vonis Ringan Harvey Moeis, Hakim Eko Dimutasi ke Papua Barat