DPR Desak Mantan Kapolri Listyo Sigit Dijerat Pasal Makar

Bagikan

Foto: Kapolri Suyudi Ario Seto bersama Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Jakarta. (Tirto.id/Hanang Septioyudho)

Sejumlah anggota Komisi III DPR mendesak Polri menerapkan pasal makar terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Prabowo.

Jakarta– Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian menerapkan pasal makar terhadap mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa hanya dipandang sebagai pelanggaran privasi atau tindak pidana penyadapan biasa.

Menurut dia, penyadapan tersebut perlu didalami lebih jauh karena diduga berkaitan dengan rangkaian tindakan yang berpotensi mengganggu pemerintahan yang sah.

Safaruddin bahkan meminta penyidik mempertimbangkan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Dia juga meminta agar Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya dikenakan pasal tersebut apabila unsur pidananya terpenuhi.

DPR Soroti Dugaan Operasi Politik

Desakan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nazaruddin Dek Gam. Dia meminta kepolisian tidak hanya menggunakan pasal terkait penyadapan ilegal, tetapi juga mendalami dugaan tindakan yang mengancam kedaulatan negara.

Dek Gam menilai aparat penegak hukum perlu bertindak tegas apabila ditemukan bukti adanya upaya merongrong kepala negara.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta pengusutan perkara tidak berhenti pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dia menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan aktivitas lain, seperti pemantauan ilegal, profiling, pembentukan opini di media sosial, hingga penggalangan massa untuk menyabotase kebijakan pemerintah.

Namun, berbagai dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Kapolri Pastikan Dugaan Makar Diselidiki

Menanggapi desakan anggota DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta dan permufakatan jahat untuk melakukan makar.

Menurut Suyudi, penanganan dugaan makar dilakukan secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal dan akses tanpa hak yang sebelumnya menjerat Listyo Sigit dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Kepolisian akan mendalami tujuan penyadapan, dugaan pemberian perintah, serta keterlibatan pihak-pihak yang mengetahui kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan penyidik telah menemukan bukti permulaan untuk membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.

Meski demikian, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.

Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Penyadapan

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Para tersangka sebelumnya dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 KUHP terkait penyadapan, ketentuan akses ilegal, serta pasal dalam UU ITE mengenai penghilangan dokumen elektronik.

Adapun dugaan makar kini menjadi perkara yang didalami secara terpisah oleh penyidik.

Perbedaan tersebut penting karena dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana makar. Penyidik tetap harus membuktikan unsur niat, tujuan, serta tindakan yang memenuhi ketentuan pidana.

Dengan demikian, desakan DPR agar Listyo Sigit dan pihak lainnya dijerat pasal makar masih harus diuji melalui proses penyelidikan dan pembuktian hukum. Penentuan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

#ListyoSigit #PasalMakar #DPRRI #KomisiIII #PrabowoSubianto #Polri

20 Agustus 2024

Lolos Verifikasi, Besok Bahlil Paparkan Visi dan Misi Calon Ketua Umum Golkar

21 Januari 2025

Fantastis! Pejabat Kabinet Merah Putih Punya Harta Rp5,4 Triliun, Siapa Orangnya?

25 Agustus 2024

Masuk Bahasan Muktamar, PKB Akui Ada Perubahan Peta Pilkada Usai Putusan MK

12 Mei 2025

Ganjar Hadiri Sidang Hasto Kedua Kalinya, Balas Jasa atas Bantuan Hasto di Pencapresan?

28 Mei 2026

MK Tegaskan Kuota 30 Persen Perempuan di Pemilu, Parpol Terancam Gugur jika Tak Penuhi Syarat

07 November 2024

Bisa Diakses Offline, KPU Sebut Pembaruan Sirekap Bentuk Transparansi Publik