Ramai Unjuk Rasa Ojol, Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga Pengawas Jasa Transportasi Online

Bagikan

Foto: Antara/Khaerul Izan

Odie menjelaskan jika komisi aplikator ditetapkan pada 10 persen dari seluruh biaya perjalanan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online, maka hasil yang didapat oleh aplikator akan kurang memadai.

Odie Hudiyanto, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di SOLIDARITAS-Indonesia Labour Studies & Research Institute, berpendapat bahwa penolakan dari penyedia layanan transportasi online untuk menurunkan komisi mereka dari sekitar 20 persen menjadi kurang dari 10 persen adalah sesuatu yang tidak mengejutkan.

Odie menjelaskan jika komisi aplikator ditetapkan pada 10 persen dari seluruh biaya perjalanan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online, maka hasil yang didapat oleh aplikator akan kurang memadai. Dia meyakini, seharusnya potongan biaya aplikator tidak melebihi 25 persen, di mana 5 persennya seharusnya dialokasikan untuk BPJS serta tabungan atau asuransi bagi pengemudi.

Odie menekankan pentingnya bagi aplikator untuk memberikan perlindungan serta jaminan kepada ojol dan keluarganya. Jika aplikator tetap pada pendiriannya, pemerintah bisa mengambil alih fungsi aplikator. Dengan cara ini, hak dan kewajiban bagi pengemudi dan aplikator diperlukan untuk diatur dengan jelas.

Aturan soal sanksi untuk aplikator yang melanggar itu harus lebih tegas. Kedepannya, harus dibentuk badan atau lembaga pengawas jasa transportasi online,” ujar Odie.

Sebelumnya Chief of Public Policy and Government Relations GoTo, Ade Mulya mengomentari usulan DPR yang meminta potongan aplikasi untuk para pengendara ojek online ditekan hingga 10 persen. Usulan ini disebutnya bukan solusi.

"Bagi Gojek, pengurangan komisi menjadi 10 persen bukanlah solusi. Komisi atau biaya layanan yang diambil dari tarif/biaya perjalanan sebesar 20 persen digunakan untuk membiayai berbagai upaya untuk memastikan keberlangsungan tingkat order dan peluang pendapatan mitra driver," kata dia
Dia beralasan, dengan komisi tersebut pihak aplikator dapat memberikan promo dan diskon untuk pelanggan demi meningkatkan volume order dan pendapatan pengemudi. Selain itu, dari potongan tersebut juga dialokasikan untuk kebutuhan pemberian insentif dan swadaya bagi mitra driver sebagai tambahan penghasilan dan bantuan operasional.

"Asuransi perjalanan untuk mitra driver dan pelanggan, mendukung perjalanan tetap aman dan nyaman. Biaya lain termasuk pajak, biaya pemasaran, dan lainnya," tuturnya.

#Ojol #UnjukRasa #Pemerintah #Lembaga #Pengawas #Jasa #Transportasi #Online

29 April 2025

Tesla Akui Protes terhadap Elon Musk Demi Protect Perusahaan

18 April 2025

Akan Lawan 'Kegilaan' Tarif Trump, Indonesia Siap Tinggalkan Pasar AS, Alihkan ke Eropa da

20 Mei 2025

Alumni UGM dan Eks PwC yang Garap Coretax Disebut Jadi Dirjen Pajak Baru

25 Mei 2025

Kementerian PPPA Support Kolaborasi LSM untuk Bantuan Modal UMKM Khusus Perempuan

21 Mei 2025

Untung dari Emas dan Nikel, Antam Setor Rp4,8 Triliun ke Negara

31 Mei 2025

Prabowo Peringatkan Tak Boleh Ada Korupsi di Penyelenggaraan Haji