Ara menegaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap memiliki harapan untuk merealisasikan program tiga juta rumah per tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kesiapannya untuk direshuffle oleh Presiden RI Prabowo Subianto jika tidak berhasil dalam melaksanakan program tiga juta rumah.
Pernyataan tersebut muncul ketika Menteri Ara membahas tentang Kementerian PKP yang terus mencari dukungan finansial melalui investasi.
"Mungkin para menteri sebelumnya tidak perlu mencari investasi dari Bank Indonesia atau CSR seperti yang kita alami saat ini, tetapi ini bukan alasan bagi kami untuk mengeluh," kata Ara dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (19/5/2035).
Ara menegaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap memiliki harapan untuk merealisasikan program tiga juta rumah per tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami tetap optimistis seperti halnya Presiden RI Prabowo Subianto yakin pertumbuhan ekonomi bisa tembus 8 persen. Saya juga optimistis dengan kerja keras, jujur, transparan - kami yakin bisa mencapai target dengan kerja keras," kata dia.
Ara meyakinkan sudah bekerja keras untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Dia bahkan mengatakan siap di reshuffle oleh Presiden Prabowo jika gagal membangun program ini.
"Kami ini pembantu presiden, enggak usah ragu-ragu, kapanpun kami direshuffle kami siap karena bagi kami adalah kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri setahun ini, kami enggak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tegasnya
Program 3 juta rumah untuk MBR dari Presiden Prabowo menuai kritikan, salah satunya dari ahli bidang properti Anton Sitorus. Dia mengkritisi komunikasi dalam program 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo, tidak jelas. Pasalnya, awalnya sempat tercetus rumah digratiskan, namun sekarang penghasil warga yang ingin mendapatkan rumah subsidi ini dinaikkan.
Menurut Anton, warga yang penghasilannya di atas Rp5 juta, tak butuh bantuan dari Pemerintah. Sebab mereka bisa membeli rumah yang cukup bagus di daerah Bekasi dan Tangerang.
“Warga yang gajinya Rp12 juta, maka satu pertiga dari jumlah itu adalah Rp4 juta, dimana angka ini tak perlu bantuan pemerintah (untuk mencicil rumah),” kata Anton.
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.