RANS Terima Kontrak Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian, ICW Soroti Transparansi

Bagikan

Foto: Raffi Ahmad Resmi Jadi Utusan Khusus Presiden, Gaji Setara Menteri. Foto: Instagram/desta80s

RANS menerima kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian. ICW menyoroti transparansi, efektivitas anggaran, dan potensi konflik kepentingan.

JAKARTA – Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, tercatat menerima kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian sepanjang 2024–2026. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut memunculkan sorotan mengenai transparansi pengadaan, efektivitas penggunaan anggaran negara, hingga potensi konflik kepentingan.

Berdasarkan data pengadaan pada portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan perusahaan tersebut. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di sejumlah platform digital, termasuk YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad, serta jasa kehadiran dalam kegiatan pemerintah.

Rincian Kontrak RANS dari Dua Kementerian

ICW mencatat total nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Dari jumlah tersebut, kontrak dengan lingkungan Kemendikbudristek dan Museum dan Cagar Budaya pada 2024 mencapai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP pada 2025–2026 bernilai sekitar Rp10,79 miliar.

Salah satu paket yang menjadi perhatian adalah penayangan Instagram Story pada akun @raffinagita1717 dengan nilai sekitar Rp575,65 juta. Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran dalam acara pemerintah senilai sekitar Rp2,52 miliar.

ICW mempertanyakan kewajaran nilai pengadaan tersebut, terutama karena sebagian pekerjaan berkaitan dengan publikasi melalui media sosial.

ICW Pertanyakan Efektivitas Penggunaan Anggaran

ICW menilai pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah perlu dievaluasi, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Organisasi antikorupsi tersebut mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian yang sebenarnya telah memiliki unit hubungan masyarakat dan komunikasi publik.

Menurut ICW, pemerintah perlu menjelaskan indikator keberhasilan, manfaat, serta dampak nyata dari pengadaan tersebut terhadap masyarakat.

Selain efektivitas, ICW juga menyoroti spesifikasi sejumlah paket yang secara langsung mencantumkan akun media sosial dan kanal tertentu. Kondisi ini dinilai perlu diperiksa untuk memastikan proses pengadaan berlangsung kompetitif dan tidak mengarah kepada penyedia tertentu.

ICW turut mempertanyakan dasar penetapan harga serta kewajaran biaya dalam setiap paket pengadaan.

RANS Beri Klarifikasi Nilai Kontrak

Menanggapi sorotan tersebut, RANS melalui Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia, Chintami M. Sihombing, menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah telah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku.

Dalam keterangan resminya pada Selasa (10/11/2026), RANS menjelaskan bahwa nilai kontrak Rp14.696.955.002 terdiri atas satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10,79 miliar.

Perusahaan menyebut penetapan harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya. Perhitungan tersebut mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jumlah konten, lokasi kegiatan, biaya produksi, perjalanan, logistik, hingga kehadiran influencer dalam kegiatan secara langsung.

RANS juga membantah anggapan bahwa nilai kontrak tersebut hanya digunakan untuk membayar publikasi di media sosial.

Perusahaan mengklaim empat kampanye tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 output pekerjaan dengan total lebih dari 52,6 juta penayangan di berbagai kanal digital.

Kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan diarahkan untuk mempromosikan museum di Indonesia. Sementara itu, proyek bersama KKP mencakup produksi konten edukasi mengenai potensi sumber daya laut, budidaya perikanan, kampung nelayan, dan industri garam.

Posisi Raffi Ahmad Jadi Sorotan Konflik Kepentingan

Selain nilai kontrak, ICW turut menyoroti posisi Raffi Ahmad yang merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat perusahaan yang terafiliasi dengannya memperoleh kontrak dari instansi pemerintah.

Menanggapi hal itu, RANS menyatakan memahami perhatian publik terhadap persoalan tersebut. Perusahaan menegaskan telah berdiri sejak 2018 dan mengembangkan sejumlah unit usaha serta kekayaan intelektual sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

RANS juga menyebut salah satu unit kontennya, The Dudas-1, telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum memperoleh kerja sama dengan KKP.

Meski demikian, sorotan terhadap pengadaan tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Keterbukaan mengenai proses pemilihan penyedia, dasar penetapan harga, realisasi pekerjaan, serta indikator manfaat diperlukan agar publik dapat menilai apakah belanja pemerintah benar-benar memberikan hasil yang sepadan.

#RANS #RaffiAhmad #ICW #KontrakRANS #PengadaanPemerintah #AnggaranNegara #Kementerian #TransparansiA

21 Juli 2026

Hotman Paris Minta Maaf ke Wartawan usai Dampingi Febrie Adriansyah

11 November 2026

RANS Terima Kontrak Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian, ICW Soroti Transparansi

07 September 2026

Polri Tetapkan 138 Tersangka Kasus Karhutla, 8 Korporasi Masih Diproses

23 Oktober 2026

Pabrik Tramadol Ilegal di Sukoharjo Dibongkar, Polisi Sita 7,8 Juta Butir Obat

19 September 2025

KPK Resmi Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Fiktif Rp263,6 Miliar di BPR Jepara Artha

12 Mei 2025

Vonis Ringan Harvey Moeis, Hakim Eko Dimutasi ke Papua Barat